BKKBN Papua Barat dan Lintas Sektor Satukan Komitmen Susun Rencana Aksi PJPK 2025-2029
Penulis: Admin Papua Barat
Tanggal Publikasi: 17 November 2025
Manokwari, 17 November 2025 – Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat menggelar Focus Group Discussion: Penguatan Komitmen Stakeholder dan Mitra Terkait Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dan komitmen lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang terpadu dan berkelanjutan di Papua Barat.
Forum ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A), Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, serta perwakilan instansi lainnya yang memiliki peran penting dalam penyediaan data, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan kependudukan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Philmona Maria Yarollo, S.Sos., M.Si, memaparkan bahwa penyusunan PJPK 2025-2029 merupakan turunan langsung dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan menjadi pedoman lima tahunan dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, Pembangunan keluarga, penataan persebaran penduduk, dan integrasi data kependudukan.
Melalui kegiatan ini, para peserta melakukan pembahasan mendalam mengenai rancangan aksi tahunan yang akan menjadi acuan implementasi program di masing-masing perangkat daerah. Sinergi lintas sektor dinilai sangat penting untuk memastikan pengendalian fertilitas, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan, serta penguatan ketahanan keluarga.
BKKBN menegaskan bahwa pembangunan kependudukan di Papua Barat harus berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, serta berdaya saing. Melalui komitmen bersama berbagai pihak, PJPK 2025-2029 diharapkan dapat menjadi panduan yang membantu daerah dalam mencapai target kependudukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.